x

SURYAPENA.COM

Rabu, 11 Januari 2017 - 13:25:40

POLHUKAM

BMD-Alam Tetap Sah Mengikuti Pilkada di Kota Jayapura

Reporter: Hari Supriyanto | Dibaca: 367 | Suryapena.com
Foto : Istimewa [suryapena.com]
Jakarta, Suryapena.com -- Sengketa Pilkada Jayapura terus berlanjut. Kubu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Boy Marcus Dawir dan Nuralam (BMD-Alam), bersikukuh jika dukungan partai politik ke pihaknya mencukupi dan sah. Sehingga bisa mengikuti pesta demokrasi pada15 Februari 2017 nanti.

Sebelumnya, dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke BMD-Alam digugat pihak lawan yaitu Benhur Tomi Mano-Rustam Saru (BTM-Harus). Pasalnya, mereka menilai rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum PKPI Isran Noor bersama Wakil Sekjen (Wasekjen) Takudeng Parawangsa, tak sah. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang menangani persoalan ini, melalui putusannya setuju dengan tudingan tersebut.

Albert Bolang, kuasa hukum BMD-Alam, mengatakan rekomendasi yang diberikan Isran Noor pada 27 Juli 2016 telah sesuai. Karena, berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jayapura, kepengurusan Isran ketika itu dinilai sah.

"Verifikasi partai dan verifikasi faktual persyaratan calon dari pasangan calon yang dilakukan KPUD, menyampaikan yang sah itu adalah PKPI kepengurusan Isran Noor. Dengan kantor pusatnya beralamat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat," ujar Albert dalam keterangannya, Rabu (11/1).

Adapun tanda tangan wasekjen yang dipermasalahkan, karena seharusnya dilakukan sekjen ketika itu, Samuel Samson, Albert juga punya jawaban. Menurut dia, posisi Samson memang telah digantikan oleh Takudeng. Sebab, Samson tak lagi aktif di partai dan dianggap telah mengundurkan diri.

"Takudeng Parawangsa menjalankan peran sekjen sesuai mandat yang diberikan oleh partai. Mandat ini otomatis menghapus kewenangan Samuel Samson," jelasnya.

Di samping itu, imbuh dia, rekomendasi dukungan parpol untuk kandidat kepala daerah yang ditandatangani ketua umum bersama wasekjen, juga merupakan hal biasa dan sah adanya. Sebab hal tersebut juga dilakukan parpol lainnya, bahkan dari pendukung BTM-Harus sendiri.

"Pada bulan Desember lalu ditemukan data syarat pencalonan dari nomor urut satu, ternyata kami temukan Nasdem yang memberikan dukungan dan tanda tangan Ketua Umum Surya Paloh dan wasekjen. Juga Golkar dan Hanura. Itu dianggap sah oleh KPUD," ungkapnya.

Albert juga mempersoalkan putusan PTUN yang menilai surat rekomendasi BMD-Alam tak sah. Sebab dalam perkara sama yang berlangsung di Kabupaten Dogiyai, surat tersebut dianggap legal. Padahal hakim yang memutus perkara sama. Karena itu pihaknya melaporkan pengadil termaksud ke Komisi Yudisial.

"Lalu di Papua itu ada 11 kabupaten penyelenggaraan pilkada. PKPI memberi dukungan kepada 9 kabupaten, dan 7 kabupaten surat rekomendasi yang ditandatangani Isra Noor tidak ada masalah. Yang dua ini saja," papar dia.

Adapun jika mengikuti putusan PTUN terhadap BMD-Alam, pasangan BTM-Harus juga dirasa tak bisa menjadi peserta pilkada serentak Februari nanti. Karena Albert mengklaim hanya empat kursi parpol yang sah.

Lebih lanjut pihaknya meminta pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan sengketa ini. Sebab selain demi menghemat anggaran, permasalahan timbul lantaran kesalahan penyelenggara pemilu.

"Negara sudah mengeluarkan biaya percetakan dan lainnya kurang lebih Rp 35 miliar, ini kan kesalahan penyelenggara bukan calon. Karenanya negara juga harus ikut campur mencari solusi," tandasnya.